2019, BUMD Sumsel Tak Diberikan Penyertaan Modal

—

Dudi

beritasebelas.com, Palembang – Sejumlah perusahaan plat merah atau perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan tidak diberi suntikan modal di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno mengatakan, Komisi III DPRD Sumsel sudah menyarankan sepanjang slot di peraturan daerahnya itu  masih belum terpenuhi, dipenuhi penyertaan modal itu, karena pemprov Sumsel memiliki kewenangan untuk melihat ditambah atau tidak penyertaan modal ke BUMD tersebut.

“ Karena investasi itu juga harus di hitung juga berapa pendapatan atau revenue kita  tetapi secara penganggarannya  bagi komisi  itu sepanjang slot yang ada di perdanya itu belum terpenuhi dipenuhi,” katanya.

Ketua DPW PPP Sumsel ini mencontohkan Jamkrida, BPR dan sebagainya.

“Pemerintah  tentu dalam hal ini menghitung, kalau argumentasinya bagaimana analisis bisnis masing-masing BUMD itu kewenangan dari eksekutif,” katanya.

Agus juga menegaskan kalau ATS bukan BUMD Pemprov Sumsel karena itu kerjasama Pemprov Sumsel dan ATS saja.

“ ATS bukan BUMD,  Pemprov Sumsel itu kerjasama saja, ATS perusahaan swasta Cuma terkait aset kita yang ada di Perumahan Talang Kelapa itu yang dulu kita ada saluran air bersih dikelola ATS,” katanya.

Sebelumnya Karo Perekonomian Setda Pemprov Sumsel, Afrian Joni, Sabtu (24/8) memastikan tahun ini, 10 BUMD tidak diberikan lagi suntikan modal oleh Pemprov Sumsel.

Menurut Afrian, untuk pemberian penyertaan modal daerah kepada 10 perusahaan BUMD tersebut tidak berdasarkan permohonan saja, namun memang ada kajian bisnisnya. Karena hal itu yang menjadi acuan Pemprov Sumsel.

“Yang pasti tahun ini tidak diberikan bantuan modal, mungkin pada tahun 2020 bisa diberikan penyertaan modal daerah kembali,” imbuhnya.

 “Ketika Pemprov Sumsel berinvestasi ke BUMD, pihaknya juga perlu memastikan dampak apa yang akan didapat oleh pemprov,” katanya.

 Berikut 10 BUMD milik Pemerintah Sumatera Selatan yang tidak diberi penyertaan modal daerah