—
beritasebelas.com,Palembang – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menggelar lanjutan Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda tunggal penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Pertanggungjawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Jumat (10/7).
Rapat paripurnan XIV di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki, dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya, yang mewakili Gubernur Sumsel.
9 Fraksi yang ada di DPRD Sumsel secara umum menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, di mana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berhasil pertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan keenam kalinya yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Selain itu sejumlah catatan juga diberikan 9 fraksi di DPRD Sumsel terkait kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel selama ini.
Fraksi Golkar menyampaikan agar Pemerintah Provinsi Sumsel lebih memaksimalkan penyerapan anggaran, perlu memperhatikan para guru honorer.
“Selain itu Fraksi kami juga menilai bahwa pelaksanaan strategi pembangunan yang didasarkan atas paradigma kerakyatan, hendaknya diimbangi juga dengan penataan struktur sosial dan struktur birokrasi yang baik,” jelas juru bicara fraksi Golkar, Drs Thamrin M.Si.
Sedangkan Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Zulfikri Kadir meminta Pemerintah Provinsi Sumsel harus lebih kreatif mengelola dan lebih kreatif mencari pendapatan asli daerah (PAD) guna belanja daerah, apalagi di masa Pandemi Covid-19 ini.
Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya mengapresiasi tanggapan 9 Fraksi DPRD Sumsel.
“Akan segera kita tanggapi,” katanya usai rapat paripurna.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Muchendi Mahzareki mengatakan, tanggapan pokok-pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan dari Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel terhadap Pertanggungjawaban Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2019.
Selain itu menurutnya pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel merupakan sumbang saran, pemikiran fraksi-fraksi di DPRD Sumsel dalam upaya penyempurnaan terhadap rancangan Raperda APBD Sumsel tahun anggaran 2020 yang dibahas saat ini.
Pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Sumsel memuat pokok-pokok pikiran, himbauan dan pertanyaan yang menghendaki jawaban dari pihak eksekutif sebagai pelaksana dari berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan tahun anggaran 2019.
“Pimpinan Dewan mengharapkan pihak eksekutif dapat menyiapkan jawaban dan penjelasannya untuk disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumsel pada Senin (13/7),” katanya.