ADD Belum di Nikmati Desa di Ogan Ilir

| |

unduhan

Berita Sebelas.com, Inderalaya

Desa di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, hingga saat ini belum menerima anggaran dana desa yang janjikan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Harapan para perangkat desa, dengan cairnya dana desa tersebut, minimal bisa untuk mendanai pembangunan desa di Ogan Ilir.

Pjs Kepala Desa Tanjung Pule Yansen Hayati, mengatakan sampai saat ini kita belum terima dana desa, padahal sangat penting digunakan untuk pembangunan. Rencananya akan membuat jalan sepanjang 750 meter lebar 2,5 meter. Kabarnya September nanti cair cuma kami juga belum tahu jelas,”ujarnya.

Menurutnya desa yang dipimpinya akan menerima dana sebesar Rp 260 jutaan dengan 3 kali termin yaitu 40 persen tahap pertama sebanyak Rp 105 juta, dan 40 persen tahap kedua sebesar Rp 105 juta serta 20 persen sisanya sebesar Rp 52 juta.

Ditambahkanya dana desa yang diterima tersebut, boleh untuk pembangunan fisik secara utuh jadi sifatnya tidak rehab. Sedangkan dari pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sudah memberikan sosialisasi, begitu juga dari Kementerian PDT dan Kementerian Keuangan. Sementara itu untuk pendampingan kami belum ada mungkin itu dari BPMD.

Hal yang sama di ungkapkan Kepala Desa Sri Banding Kecamatan Pemulutan Barat, Asradi Adan yang mengatakan kemungkinan desanya bakal mendapatkan dana Rp270 jutaan, dana tersebut sama di seluruh 241 desa kabupaten Ogan Ilir.

“Kita belum dapat entah kapan akan disalurkan, yang jelas kami sangat menunggu untuk segera dicairkan karena sangat bermanfaat untuk pengembangan desa. Pencarian dana dilakukan 3 termin, kabarnya setiap tahun naik 25 persen sehingga akhirnya setiap desa dapat Rp.3 miliar. Inikan buat pembangunan fisik seperti pembangunan sarana air bersih, masjid, jalan dan sebagainya,”ujarnya

Iapun berharap program Jokowi -JK tersebut tidak hanya sebatas seremoni dan mimpi belaka tapi berkesinambungan demi terciptanya ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. (hsm)

print
Sebelumnya

Komnas HAM Terima 18 Pengaduan Masalah Lahan Di Sumsel

KPU Sumatera Selatan Utus Staf Keuangan Sidang Gugatan Batal

Berikut