Alhamdulillah, Pegawai Non ASN Pemkot Palembang Batal Dihapuskan

****

beritasebelas.id, Palembang – Pegawai non ASN dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang batal dihapuskan pada November mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Palembang Harnojoyo saat memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Senin (7/8).

Pembatalan tersebut berdasarkan SE MenPAN-RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023, perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN. SE yang sudah ditandatangani oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas tertanggal 25 Juli 2023 lalu.

“Bahwa anggaran pembiayaan untuk tenaga non yang sudah terdaftar dalam basis dan BKN masih tetap dialokasikan. Selain itu juga pada prinsipnya tidak ada sistem pengurangan pendapatan yang selama ini mereka terima,” sampai Harno.

“Tentunya hal ini tidak luput dari perjuangan yang selama ini kita bahas bersama Wali Kota, Bupati dan Gubernur se Indonesia agar dikemudian hari mereka (Para Non ASN) ini tidak ada kegelisahan lagi dan aman,” jelas Harno.

Kata Harno, jika dilihat pada SE MenPAN-RB pertama, seluruh ASN akan berakhir pada 28 November 2023 mendatang.

“Tetapi kami akan anggarkan lagi. Tentunya di tahun depan 2024 akan diadakan perpanjangan kontrak, dan yang pasti tidak ada pengurangan pendapatan yang selama ini didapatkan pada setiap bulannya,” kata Harno.

Berikut kutipan SE MenPAN-RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023.

Seperti dilansir situs resminya, hal tersebut termuat dalam SE MenPAN-RB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN. SE ini ditandatangani oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas tertanggal 25 Juli 2023.

Menurut SE tersebut, sesuai masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa Tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam hal itu, Kementerian PANRB meminta kepada instansi baik pusat maupun daerah untuk menjalankan sejumlah langkah.

Isi SE MenPAN-RB Perihal Eks. THK-2 dan Tenaga Non-ASN

Dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Perihal Status dan Kedudukan Eks. THK-2 dan Non ASN, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, bahwa Pegawai Non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) apabila memenuhi persyaratan.

Oleh sebab itu, maka sesuai dengan pengundangan PP dimaksud akan berlaku pada tanggal 28 November 2023. Namun, sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa eks THK-2 (Tenaga Honorer Kategori-II) dan Tenaga Non-ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, diharapkan kepada seluruh PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. PPK menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar dalam pendataan Tenaga Non ASN dalam basis data BKN:

b. Dalam mengalokasikan pembiayaan Tenaga Non ASN dimaksud, pada prinsipnya tidak mengurangi pendapatan yang diterima oleh Tenaga Non ASN selama ini:

c. PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN atau Tenaga Non ASN lainnya.

Adapun untuk pemenuhan ASN di lingkungan Instansi Pemerintah dapat dilakukan melalui usulan kebutuhan formasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.