****
beritasebelas.id, Palembang – Anggota DPRD Provinsi SUmatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (dapil) Sumsel II kembali melaksanakan reses Tahap I pada Rabu, (08/03/2023).
Reses Tahap I ini menampung aspirasi masyarakat yang ada di Kelurahan Bukit Sangkal Kelurahan Sako, Kelurahan Kalidoni dan Sematang Borang Palembang.
Pada reses kali ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil II yaitu Dr H Budiarto Marsul SE MSi dari fraksi Partai Gerindra, Muhammad Yansuri SIP dari fraksi Partai Golkar, Ir H Zulfikar Kadir dari fraksi PDI Perjuangan, Tamtama Tanjung dari fraksi Partai Demokrat, Nopianto S Sos MM dari fraksi Partai Nasdem dan Ir H Anwar Al Syadat SSI MSi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kali ini anggota dewan melakukan kunjungan ke kantor Lurah Bukit Sangkal Kelurahan Sako, Kelurahan Kalidoni, dan Sematang Borang Palembang.
Dalam reses Tahap I di Kelurahan Bukit Sangkal, banyak aspirasi yang dicurahkan oleh masyarkat yang merupakan ketua RT dan RW setempat.
Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di Kelurahan Bukit Sangkal yaitu mengenai perluasan parit, penanggulangan banjir, perbaikan jalan hingga penerangan lampu jalan yang ada disekitar wilayah Bukit Sangkal.
Salah satu masyarakat yang menyampaikan aspirasinya yaitu Alexander, dirinya menyebutkan bahwa di daerahnya ada banyak masalah yang menyebabkan daerah di sekitar RT 52,46,44 dan 56 ini tergenang banjir.
Hal ini dikarenakan banyak saluran air di parit tersebut tidak lancar karena tidak ada drainase sehingga menyebabkan air tergenang dan sulit untuk surut.
Selain itu, masyarakat yang juga turut menyampaikan aspirasinya yaitu Bowok yang merupakan perwakilan dari karang taruna Kelurahan Bukit Sangkal.
Dirinya mengeluh kepada anggota DPRD Provinsi Sumsek Dapil II tentang jalan baru yang dibuka yang saat ini mulai menampakkan sisi negatif dari pembangunan tersebut.
Menurut Bowok, setelah jalan baru tersebut dibuka, hal ini menimbulkan kemacetan di daerah Celentang.S elain itu, antrian BBM di POM Bensin juga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
Sehingga Bowok meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil II untuk melakukan penertiban dengan cara menegur atau menyurati pemilik dari POM Bensin yang ada di daerah Celentang tersebut.
Bowok juga mengatakan bahwa saat ini ia bersama masyarakat lainnya resah dengan adanya penggalian gas alam yang menyebabkan jalan tidak ditutup kembali.
“Di Kebon Sirih jalannya sudah sempit pak, mohon ditegur untuk perusahaan gas agar bila sudah selesai menggali mohon kiranya untuk menimbun kembali jalan, karena jalan sudah sempit kalau tidak ditutup jalannya berlubang dan kalau hujan pasti membahayakan pengendara terutama motor,” keluh Bowok.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil II Fraksi Nasdem, Nopianto menampung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tentang permasalahan tersebut.
Dirinya mengatakan terkait banjir bahwa salah satu penyebab banjir yaitu karena air tidak tahu tempatnya untuk mengalir.
“Persoalan banjir ini merupakan masalah yang kompleks dan krusial ditengah hidup masyarakat apalagi disaat curah hujan sedang tinggi,” katanya.
Dirinya juga mengatakan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara sepihak dan dibebankan kepada pemerintah saja.
“Tapi penanganan banjir ini harus terintegrasi dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah kota. Kami di Komisi IV dan Dapil II sudah berjuang semaksimal mungkin untuk membantu pemkot melalui dinas pengairan provinsi, paling tidak pemkot bisa membuat langkah strategis untuk meminimalisir terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi,” tegasnya.
Selain itu, daerah resapan air di kota Palembang ini semakin sedikit, menurut Nopianto salah satu cara untuk meminimalisir banjir ini juga dengan memperbanyak daerah resapan air atau kolam retensi.
“Pembangunan kolam retensi ini juga jadi kendala, terkadang masyarakat tidak mau membantu pemerintah untuk mengupayakan penanggulangan banjir dengan membuka lahan untuk kolam retensi, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi kendala,” lanjutnya.
Selain itu, Nopianto juga menyebutkan bahwa kendala lain yang diterjadi saat pemerintah akan melakukan pembangunan kolam retensu yaitu terkait masyarakat yang ingin meminta ganti rugi dengan harga tinggi.
“Pemerintah memberi lahan tidak mungkin diluar harga ketetapan, waktu negosiasi dengan pemilik lahan, warga juga tidak mau partisipasi dengan minta harga tinggi.
Membereskan permasalahan banjir memang Membutuhkan biaya yg tidak sedikit, jadi tidak bisa sekaligus,” lanjutnya.
Setelahhnya, Nopianto menanggapi keluhan yang Bowok sampaikan langsung kepada anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil II.
“Kami berhubungan langsung dengan Dishub, jadi kami akan panggil kepala dinas perhubungan provinsi.
Terkait kemacetan yang terjadi di sepanjang jalan Celentang itu memang permasalahan pengaturannya saja, yang punya lahan usaha disitu mereka tidak mementingkan kepentingan orang banyak,” tegasnya.
Selain itu, terkait penggaliantanah untuk gas alam, Nopianto berjanji akan segera meneruskan laporan ini ke dinas PUPR kota Palembang.
“Akan diteruskan ke PUPR kota, proses penggalian itu di stop kalau tidak ada respon. Kalau tidak ada pengawasan yang ketat dan dibiarkan, maka ini akan jadi masalah. Memang kami mengharapkan agar UPTD ini lebih proaktif,” harapnya.
Sementara itu, Kordinator dapil Sumsel II DR H Budiarto Marsul SE MSi saat diwawancarai usai reses Tahap II di Kelurahan Bukit Sangkal menjelaskan bahwa selain membawa keluhan tentang perluasan parit, penanggulangan banjir, perbaikan jalan hingga penerangan lampu jalan yang ada disekitar wilayah Bukit Sangkal, para ketua RT juga meminta perpanjangan masa jabatan.
“Mereka meminta perpanjang masa jabatan RT mengingat sebentar lagi akan memasuki masa pemilu, sehingga masih ada urusan yang harus diselesaikan paling tidak hingga nanti pemilu selesai,” tukasnya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh anggota Dapil II saat menerima aspirasi dan dialog dengan warga di Kelurahan Kalidoni dan Sematang Borang, banyak keluhan yang disampaikan warga kepada anggota dapil II.