****
beritasebelas.id,Palembang – Reses tahap pertama tahun 2022 anggota DPRD Sumsel Dapil 1 Kota Palembang kembali menyambangi konstituennya untuk menyerap aspirasi warga masyarakat yang diwakilinya.
Pada reses kali ini, sebanyak enam anggota Dapil 1 melakukan reses dari tanggal 20 Maret hingga 27 Maret 2022 di 4 titik lokasi untuk menyapa warga masyarakat. Dikordinatori Hj Anita Noeringhati dari Partai Golkar, dengan anggota lainya Prima Salam dari Gerindra, H Kartak SAS dari PKB, Mgs Syaiful Padli dari PKS, Dedi Seprianto dari PDI Perjuangan dan H Chairul S Matdiah dari Partai Demokrat.
Di hari pertama reses anggota Dapil 1 Kota Palembang mengunjungi dua lokasi yakni, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palembang, untuk mendengarkan langsung permasalahan yang terjadi di Kota Palembang mengenai jalur pendistribusian minyak goreng yang hingga saat ini masih sulit di dapatkan warga dan harga yang sangat tinggi.
Dan di titik kedua anggota Dapil 1 Kota Palembang menyambangi Kantor BPJS Kesehatan Kota Palembang, untuk mendengarkan langsung dari manajemen BPJS Kesehatan terkait layanan Jamkesmas dan berobat gratis yang masih banyak di keluhkan oleh masyarakat.
Saat dialog dengan distributor minyak goreng kordinator reses Dapil 1 minta kepada distributor minyak goreng agar memperhatikan pengguna minyak goreng tidak semua warga yang mampu, jadi harganya jangan didipatok dengan harga yang tinggi, Anita minta aparat terkait agar selaku ikut memantau dan mengontrol harga pasar untuk membantu masyarakat, dengan solusi melakukan operasi pasar.
Sedangkan saat reses dengan manajemen BPJS Kesehatan Kota Palembang, Anita minta agar manajemen BPJS dapat meningkatkan layanan kepada peserta, sedang Mgs Syaiful Padli selaku mitra BPJS Kesehatan di Komisi V minta kepada pihak BPJS Kesehatan masih banyak warga miskin di Kota Palembang yang masih belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Syaiful Padli minta untuk mengejar ini agar pihak BPJS bisa lakukan jemput bola untuk pendataan kepesertaan warga miskin yang belum tercover, karena pihak Pemerintah Provinsi Sumsel sudah menganggarkan dana kesehatan untuk BPJS Kesehatan.
Menurut Syaiful Padli anggaran yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk BPJS Kesehatan digunakan maupun tidak digunakan harus disetor ke pihak BPJS Kesehatan. Politisi PKS ini minta agar pihak BPJS Kesehatan untuk proaktif jemput bola untuk minta data warga miskin di Sumsel.