****
Advertorial
beritasebelas.id, Palembang – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel II Kota Palembang menampung aspirasi masyarakat, guru dan pelajar pada saat kegiatan reses masa sidang II tahun 2025 yang berlangsung dari tanggal 10 hingga 17 Februari 2025.
Pada kesempatan ini, anggota Dapil II DPRD Sumsel memanfaatkan momen untuk berdialog langsung dengan warga di kelurahan serta lembaga pendidikan di Kota Palembang.
Para anggota dewan yang terlibat dalam reses kali ini terdiri dari Hj Zaitun SH MKn selaku koordinator didampingi H Nopianto S Sos MM, Ir H Zulfikar Kadir, HM Anwar Alsyadat SSi MSi, Muhammad Yansuri SPd, Tamtama Tanjung SH, dan Fajar Febriansyah.
Salah satu titik kunjungan adalah SMAN 7 Kota Palembang, di mana rombongan diterima dengan antusias oleh kepala sekolah, guru, dan pelajar. Bahkan, para siswa menyambut kedatangan anggota dewan dengan berbagai atraksi seni, termasuk marching band, tari zapin, serta penampilan ekstrakurikuler lainnya.
Pada kesempatan itu, Zatlin, seorang guru di SMAN 7, menyampaikan beberapa keluhan. Ia mengusulkan agar masa jabatan tenaga PPPK (P3K) tidak dibatasi hanya lima tahun. Zatlin berharap agar para PPPK diberi kesempatan untuk mengabdi sampai usia pensiun, bahkan jika memungkinkan, mereka dapat langsung diangkat menjadi PNS. Selain itu, ia juga mengajukan permohonan agar mereka diberikan tunjangan beras seperti yang diterima oleh CPNS.
Sedangkan pelajar SMAN 7 minta penambahan ruang belajar, dan pertanyakan dampak penghematan yang saat ini dilakukan pemerintah pada anggaran pendidikan.
Tak hanya SMAN 7, rombongan Dapil II juga melanjutkan kunjungan ke SMKN 4 Palembang. Di sini, guru dan pelajar menyampaikan permintaan agar pembangunan bengkel yang sempat dibangun oleh Daihatsu segera diselesaikan.
Bengkel tersebut, meskipun sudah ada, belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena proses pembangunannya belum selesai. Para guru dan siswa berharap pemerintah bisa memberikan bantuan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut.
Selain itu, Kirana, pelajar kelas 11 di SMKN 4, juga mengusulkan pembangunan ruang belajar, ruang OSIS, serta penimbunan kolam yang cukup membahayakan siswa. Sementara itu, Abu, salah satu guru di SMKN 4, menginginkan agar sekolah dilengkapi dengan aula pertemuan dan peralatan untuk praktek.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh guru dan pelajar di kedua sekolah tersebut, anggota Dapil II, Novianto, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pihak SMAN 7 dan SMKN 4. Ia pun mengungkapkan rasa nostalgia karena sebelum menjadi anggota dewan, dirinya turut terlibat dalam pembangunan gedung 3 lantai di SMAN 7.
Nopianto berjanji akan memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan, terutama mengenai masalah P3K dan tunjangan beras. Menurut Anwar Alsyadat, anggota Dapil II lainnya, terkait masalah P3K, sudah ada regulasi yang mengatur masa jabatan tenaga P3K, baik untuk yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan SK yang mewajibkan pemerintah daerah untuk membayar gaji P3K, baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu. Masa kerja P3K pun sudah jelas, dengan masa kontrak lima tahun untuk P3K penuh waktu dan satu tahun untuk P3K paruh waktu. Setelah masa kontrak berakhir, kinerja P3K akan dievaluasi untuk menentukan apakah mereka pantas dipekerjakan kembali.
Terkait permintaan penyelesaian pembangunan bengkel di SMKN 4, Novianto mengimbau agar pihak sekolah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Daihatsu untuk melanjutkan proyek tersebut. “Dengan bengkel yang selesai, para pelajar tidak hanya bisa belajar dengan lebih baik, tetapi sekolah juga bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk biaya pemeliharaan bengkel,” tambahnya.
Mengenai kekhawatiran dampak dari penghematan anggaran yang saat ini dilakukan pemerintah pusat, Anggota Dapil II, Tamtama mengatakan, pemerintah sangat perhatian pada dunia pendidikan. Jadi penghematan anggaran tidak akan berimbas pada sektor pendidikan. “Penghematan dilakukan untuk kegiatan yang bisa ditunda, misalnya perjalanan dinas, atau proyek pembangunan yang belum begitu mendesak, ” Jelasnya.
Selain berdialog dengan guru dan pelajar, anggota Dapil II juga mengunjungi warga di Kelurahan Suka Maju Sako dan Kelurahan Kalidoni Palembang. Di Kelurahan Suka Maju, warga mengeluhkan banyaknya mobil kontainer yang parkir di tepi jalan, mengganggu aktivitas jalan raya.
Mereka juga mengusulkan agar dilakukan pelebaran jalan H Zainuddin hingga ke MP Mangku Negara, perbaikan jalan Noerdin Panji, dan jalan H Najamuddin yang banyak berlubang. Warga juga meminta agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah banjir, pemasangan lampu jalan, serta pengaturan truk yang mengantre untuk mendapatkan BBM agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.
Di Kelurahan Kalidoni, warga mengusulkan agar status tanah SD 112 yang saat ini masih dimiliki oleh pihak swasta (YUKA) diserahkan ke pemerintah. Warga juga mengajukan permintaan untuk pemasangan lampu jalan, pelebaran jalan, dan penanganan masalah banjir yang sering terjadi di daerah tersebut.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga, Nopianto mengatakan bahwa semua keluhan dan usulan telah dicatat dan akan disampaikan kepada gubernur. Mengenai masalah antrian truk, ia menjelaskan bahwa hal ini sudah beberapa kali dilaporkan ke dinas perhubungan, dan antrian truk tersebut sudah dipindahkan beberapa kali. “Namun, kami akan melaporkan lagi masalah ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat,” ujar Nopianto.
Terkait masalah lampu jalan, Zulfikar Kadir, anggota Dapil II lainnya, meminta masyarakat untuk melaporkan titik-titik lampu jalan yang perlu diperbaiki, sehingga ia bisa segera menyampaikan laporan tersebut kepada pihak terkait agar perbaikan dilakukan secepatnya. “Saya memahami jika ada keterlambatan dalam penanganan, karena peralatan pemerintah yang terbatas,” tambahnya.
Terakhir, Koordinator Dapil II, Hj Zaitun, mengimbau agar masyarakat membuat usulan secara tertulis. Dengan demikian, usulan tersebut dapat lebih mudah disampaikan kepada pihak terkait dan dapat segera ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh warga, guru, dan pelajar dapat segera ditangani dan menjadi prioritas dalam pembangunan di Provinsi Sumsel. (ADV)