***
beritasebelas.id, Musi Banyuasin – Sudah tujuh bulan tidak menerima gaji, guru honor SMA dan SMK di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) ngadu kepada Anggota DPRD Sumsel Dapil IX saat dialog reses tahap III tahun 2021.
Reses anggota dewan ini sendiri dilaksanakan sejak 6 hingga 13 Desember 2021 diikuti Ahmad Toha, SPdI, MSi sebagai koordinator didampingi Drs Tamrin, MSi dan H Fatra Radezayansyah, ST, MM.
Ahmad Toha bersama rombongan melakukan reses di Kecamatan Sekayu dan Kecamatan Babat Toman, Desa Sungai Angit, Desa Sri Mulyo, Desa Ulak Kembang, Desa Sungai Napal, Perkebunan Desa Lubuk Buah, DPC PKS, SMK 3 Sekayu, SMK 2 Sekayu, dan Desa Lumpatan.
Ditemui usai reses, Koordinator Dapil IX, Ahmad Toha mengatakan, persoalan guru honor SMA dan SMK di Kabupaten Muba sangat mendesak untuk segera diselesaikan.
“Ini yang paling extra ordinary emergency, suara hati guru honor SMA dan SMK di Muba, mereka minta disampaikan ke Gubernur Sumsel bahwa mereka sejak Juni hingga Desember ini belum menerima gaji,” kata Toha.
Ahmad Toha mengaku, sebelumnya sudah mendengar masalah yang membelit para guru honor SMA dan SMK ini dan pihaknya sudah menindaklanjuti dengan langsung menanyakan ke instansi terkait. Kala itu, pihaknya mendapat penjelasan bila gaji para guru honor SMA dan SMK di Muba sedang dalam proses pencairan.
“Tapi tampaknya sampai sekarang belum ada realisasi. Kami sebagai wakil rakyat akan terus memperjuangkan ini,” tegas Toha yang sempat melakukan interupsi terkait gaji guru honor ini pada rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda menyampaikan hasil reses.
Selain persoalan guru, masih banyak aspirasi lain disampaikan masyarakat. Sebagian besar terkait permintaan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan masjid, pembangunan jalan penghubung antardesa, dan perbaikan fasilitas sekolah.
Pada reses kali ini, keluhan seputar larangan membakar lahan masih mengemuka. Bagi wakil rakyat masalah ini termasuk krusial karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ahmad Toha menjelaskan, dalam masalah ini ada kondisi yang tak sejalan, di mana pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun di sisi lain pemerintah justru membuat kebijakan yang menghambat kesejahteraan masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat akan berusaha agar ada perda atau perbup dengan kearifan lokal. Jadi nanti masyarakat diberi tahapan-tahapan dalam membuka lahan. Misal 1 hektar itu izinnya ke desa, selanjutnya dengan camat, bagaimana polanya nanti itu yang akan kita rumuskan. Apalagi hampir 75 persen perekonomian di Muba berbasis pertanian dan perkebunan,” kata Toha.
Terhadap semua aspirasi yang diserap pada reses akhir tahun ini, Ahmad Toha mengatakan, semua akan diperjuangkan untuk bisa direalisasikan. Termasuk masalah honor guru SMA dan SMK di Muba, akan terus diperjuangkan hingga tenaga honorer tersebut bisa menerima hak mereka.
“Masalah ini akan kita sampaikan ke Komisi V, agar segera ditindaklanjuti. Kalau penyakit, ini sudah krodit dan guru-guru honor itu sudah menjerit semua,” tegasnya.