****
beritasebelas.id, Palembang – Badan Pusat Statistik Sumatra Selatan (BPS) Sumsel menyebut angka kemiskinan di Kota Palembang masih tinggi dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 11,34 persen dari total 1.656.073 penduduk.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang Ratu Dewa mengatakan, tingginya angka kemiskinan terjadi lantaran banyak masyarakat yang melakukan urbanisasi atau perpindahan warga desa ke kota.
“Sehingga urbanisasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi besarnya angka kemiskinan di Palembang,” ujarnya, Selasa (17/5/202).
Terlebih, berdasarkan catatan BPS, data menyeluruh TPT di Sumsel pada Februari 2022 diangka 4,74 persen dari keseluruhan jumlah angkatan kerja sebanyak 4,40 juta orang.
“Sebab mereka yang datang itu tercatat dalam data sebagai pengangguran baru, itulah membuat angka kemiskinan terus meningkat,” kata dia.
Menurutnya, ada berbagai motif masyarakat melakukan urbanisasi ke Palembang. Yakni mulai dari hanya melintas untuk keperluan dagang hingga memutuskan bermukim dan menetap.
“Kondisi ini sudah berlangsung lama dan merupakan wajar, karena Palembang ini ibu kota Sumsel sekaligus kota penyedia jasa,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Dewa, walaupun angka kemiskinan di Palembang terbilang wajar, Pemkot terus berupaya mengoptimalkan dalam menekan jumlah pengangguran dan mencari penyebab pasti, apa yang membuat persentase kemiskinan kian meningkat.
Dewa juga berharap, upaya Pemkot mendapatkan dorongan dari instansi terkait lintas sektoral atau organisasi lainnya. Sebab urbanisasi dan pengentasan kemiskinan merupakan masalah bersama.
“Masalah ini juga menjadi pembahasan dalam Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia wilayah Sumsel fokus pada program penurunan angka kemiskinan yang saat ini sedang dievaluasi bersama,” harapnya.
Sementara berdasarkan data Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Palembang, angka kemiskinan kota ini tergolong tinggi yakni sebanyak 192 ribu orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 10 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di 18 kecamatan. Saat ini Pemkot menargetkan agar angka kemiskinan turun.
“Harapannya warga miskin menjadi 0 persen. Maka itu program pengentasan ini masuk dalam bagian program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023,”pungkasnya. (*)