Hal tersebut dikatakan Kuryana saat dikonfirmasi wartawan Kamis 5 April 2018, setelah sebelumnya dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi terhadap 5 Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten OKU, Fraksi PKS meminta agar Dinas Pendidikan untuk memfasilitasi serta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Karena dari triwulan kedua hingga triwulan keempat tahun 2017 belum dibayarkan.
Dikatakan Kuryana, pihaknya sudah mencoba dan selalu menanyakan nasib guru honorer yang hingga saat ini uang lelahnya belum dikeluarkan.
“Kita selalu bertanya dengan pihak Provinsi, namun itu tadi, jawaban dari Provinsi masih menunggu dari pusat yang hingga saat ini juga belum keluar,” kata Kuryana.
Menurut Kuryana keterlambatan tersebut, bukan hanya terjadi di OKU saja, seluruh Provinsi di Indonesia juga mengalami hal yang sama, karena seluruh kebijakan itu diambil oleh pihak Kementerian.
“Sebenarnya biarkan saja yang mengelola operasional SMA dan SMK di daerah saja, kita buktikan sendirikan, belum ada yang namanya gaji honorer guru SMA dan SMK saat di pegang oleh daerah masing -masing terlambat dibayarkan,”tambah Kuryana.
Kuryana menegaskan Kabupaten OKU siap jika operasional SMA dan SMK dikembalikan ke Kabupaten.
“Kan waktu itu Walikota Surabaya, Bu Risma pernah mem PTUN kan keputusan Kementerian Pendidikan terkait operasional SMA dan SMK diambil alih Provinsi, dan PTUN itu dimenangkan Bu Risma, tapi hingga saat ini pihak Kementerian belum melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,”pungkasnya.