Dampak Krisis dari Pandemi Covid-19 di Sumsel Diprediksi Muncul di Januari 2021

beritasebelas.com,Palembang – Berdasarkan data BPS secara nasional Pertumbuhan Ekonomi Semester Kedua  terjadi kontraksi (tumbuhnya minus), hal tersebut di maknai tidak ada pertumbuhan bahkan menurun.

Pada triwulan I dan Ke II kontraksinya 5,32 persen, ini sudah masuk dalam posisi krisis, triwulan ke III dan IV dampaknya akan terasa.

“Sekarang yang dibelanjakan oleh rakyat yaitu gaji bulan kemarin, masih ada tabungan, tapi grafiknya menurun, titik elastisitas  (kulminasinya)  kapan?,  tergantung pada kondisi, benar Sumsel  berbeda dengan yang lain, tapi belum tentu juga ketahanannya sampai kapan, dulu waktu krismon orang masih interaksi, bertemu, sehingga pedagang kecil dan UMKM masih hidup sekarang enggak bisa ketemu, karena pandemi, sehingga UKM kena juga,” kata Mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno, Sabtu (15/8).

Agus memperkirakan dampak krisis dari pandemi covid-19 di Sumsel muncul di Januari 2021. Sedangkan pemutihan pajak kendaraan yang dilakukan Pemprov Sumsel dia melihat sudah sering dilakukan Sumsel, tapi pemutihan pajak kendaraan bermotor menurutnya di kaitkan dengan pandemi covid-19 .

“Sumsel berbeda saat  di pandemi ini, karena Sumsel masih ada hasil alam yang di Jawa tidak ada, di Jawa tidak bisa nyadap karet, sawit , dagang tidak bisa, karena bertemu penjual dan pembeli di batasi, itu yang menjadi keunggulan di Sumsel,” kata ketua DPW PPP Provinsi Sumsel.

Menurutnya,  kalau sampai triwulan selanjutnya Sumsel tidak mampu menghadapi pandemi covid-19, di situlah terjadi real crisis.

“Kalau prediksi saya  itu terjadi di triwulan akhir atau sekuat-kuatnya masuk di Januari 2021,” katanya.

Untuk itu menurutnya langkah yang harus dilakukan adalah belanja daerah harus dipercepat .

“Lalu Perbankan bisa memberikan stimulus berupa resceduling  pinjaman bahkan penurunan beban bunga, sebab bank sendiri tidak bisa berkeras, kalau tidak bayar bank bisa mati, lebih baik di kurangi beban debitur, bisa saja resceduling panjang angsuran (tenor)  atau suku bunga diturunkan melalui perbankan,” katanya.

Selain itu bantuan pusat seperti BLT  jangan ditunda dan segera dicairkan kepada masyarakat.

“Kita ini kalau tidak ada belanja, kacau, tidak ada pertumbuhan, oleh karena itu ini harus di drive tentang kemampuan itu, “ katanya.

Termasuk project padat karya juga segera di realisasikan.

“Pembelian aset berupa kendaraan di cut dulu di nolkan dulu, hibah-hibah di nolkan dulu, sebab kalau tidak kita akan lama, kita ini tidak merasa karena masih ada uang di kantong, masih ada tabungan,“ katanya.