Datangi DPRD Sumsel, Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu Tolak RUU HIP

beritasebelas.com,Palembang – Penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) juga datang dari Sumatra Selatan (Sumsel).

Kali ini ratusan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumsel Bersatu mengelar aksi penolak HIP di depan Kantor DPRD Sumsel, Jumat (26/6).

Secara bergantian Ketua Umum organisasi masyarakat maupun kepemudaan menyampaikan orasi penolakan. Aksi dikawal langsung oleh anggota kepolisian Polrestabes Palembang.

Ketua Umum FUI Umar Said menyampaikan, yang pertama mendukung maklumat MUI atas penolakan RUU HIP.

“Yang kedua meminta para wakil rakyat DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU HIP, karena tidak menjadikan tap MPR sebagai dasar dan ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Pancasila, serta memberi peluang paham bangkitnya komunisme,” kata Umar.

Kemudian yang ke 3, menolak paham Komunis, karena bertentangan dengan pancasila, UUD dan NKRI.

“Meminta TNI dan Polri mengawal Pancasila, UUD dan NKRI dari seluruh anasir yang merongrong, mendeskreditkan bahkan menghilangkan 3 pilar tersebut,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta kepada seluruh elemen bangsa terutama masyarakat, ormas, kepemudaan, legislatif, eksekutif, yudikatif dan sumberdaya daya yang sama untuk menolak komunisme dan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD.

Sementara itu, utusan dari dari perwakilan aksi melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Sumsel. Anggota DPRD Sumsel Fraksi PKS, Syaiful Padli menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dari berbagai daerah termasuk Sumsel, karena RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD.

“Ini wujud kegelisahan dari masyarakat, karena memang RUU ini bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, kami sejak pertama kali diusulkan sudah menolak baik dari pusat maupun daerah,”kata Syaiful.

Sedangkan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati yang menerima perwakilan massa didampingi pimpinan dan anggota DPRD Sumsel akan meneruskan aspirasi massa kepada pemerintah pusat untuk di tindaklanjuti