—
beritasebelas.com,Palembang – Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumsel melalui juru bicaranya Mery, Spd menilai besarnya Silpa tahun 2019 mencapai Rp 349,152 miliar yang cukup besar hal tersebut bukanlah suatu prestasi, tapi justru besarnya Silpa merupakan indikator nyata bahwa terdapat pola perencanaan belanja yang tidak tepat. Lalu terdapat banyak belanja anggaran yang tidak terserap.
Seperti diketahui selama kurun beberapa tahun terakhir, realisasi APBD Provinsi Sumsel 2019 tak mencapai target yang telah ditetapkan. Di tahun 2019 dari target sebesar Rp 10,533 trilun hanya terealisasi sebesar Rp 9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen.
Hal ini salah satunya disebabkan tidak tercapainya target pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang cuma terealisasi sebesar Rp 931,599 milyar atau 68,82 persen dari target sebesar Rp 1,353 trilyun.
Untuk konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 349,152 milyar.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen dari target sebesar Rp 10,533 trilyun. Terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 6,523 trilyun atau 93,58 trilyun dari anggaran sebesar Rp 6,970 trilyun.
Serta belanja langsung terealisasi sebesar Rp 3,094 trilyun atau 86,85 persen, dari rencana sebesar Rp 3,563 trilyun.
“Fraksi PKB memandang perlu Pemprov Sumsel segera melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang serius,“ kata Mery dalam Rapat Paripurna XIV DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Senin, (20/7)
Rapat di pimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H Muchendi Mahzareki dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Sekda Sumsel H Nasrun Umar dan sejumlah kepala dinas dan SKPD, para undangan dan sejumlah anggota DPRD Sumsel.
Sehingga menurutnya, perencanaan APBD tujuannya agar Pemprov Sumsel bisa mengimplementasikan keterpaduan, konsistensi dan singkronisasi diantaranya perencanaan dengan penganggaran, perencanaan antar SKPD, relevasi program kegiatan dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.
Dia juga berharap dengan adanya jalan tol Palembang-Indralaya berdampak positip bagi masyarakat sekitar. Selain itu Fraksi PKS DPRD Sumsel berharap terhadap penggunaan anggaran di Pemprov Sumsel agar dapat melakukan percepatan dan pengawasan langsung terhadap capaian realisasi anggaran.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Ahmad Toha, S.Pd, Msi menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Sumsel yang sudah diraih enam kali dari BPK RI jangan hanya dijadikan target dan tujuan yang terkesan seremonial semata.
“Tapi bagaimana prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah ini dapat sejalan dengan kemampuan instansi dalam melaksanakan program pembangunan terutama berkaitan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,”katanya.
“Setidak-tidaknya ada korelasi antara perolehan WTP ini dengan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Sumsel,” katanya sembari meminta Pemprov Sumsel dalam melakukan strategi dalam peningkatan pendapatan daerah yang lebih kreatif dan inovatif dan terus menggali dan mempertajam potensi-potensi sumber PAD lainnya,” katanya.
Terkait adanya penurunan belanja daerah dinilai masih rendahnya penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Sumsel. Selain itu Pemprov Sumsel di minta berperan aktif dalam menjamin dan memastikan pelayanan permintaan rapid test yang mudah dan biayanya terjangkau oleh masyarakat kalau perlu gratis mengingat pemerintah sudah menganggarkan dana untuk covid-19 yang cukup besar.
“Kami meminta Pemprov Sumsel memperhatikan kesejahteraan nasib honorer penghubung urusan keagamaan desa yang sampai saat ini intensif honorer yang jumlahnya Rp 300 ribu perbulan belum direalisasikan,” katanya.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Tamtama Tanjung menilai pandemi covid-19 ini membuat proses belajar dan mengajar di Sumsel beradaptasi untuk dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi dan jaringan internet.
“Jadi tidak cukup hanya dilakukan gerakan sosialisasi terhadap surat bersama empat menteri tersebut,” katanya.
Terpenting Pemprov Sumsel bersama-sama dengan pemerintah daerah mulai dari sekarang mempersiapkan infastruktur berupa perangkat keras teknologi internet juga perangkat lunaknya seperti program pembelajaran dan SDM terutama para guru yang mungkin banyak terkendala dalam hal teknologi internet.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi atas bantuan Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk mahasiswa di masa pandemi covid-19.
“Kami menghimbau agar proses verifikasi dan validasi data segera dilakukan sehingga hal tersebut segera dapat direalisasikan,” kata Tamtama sembari meminta Pemprov Sumsel dapat menyikapi rendahnya harga karet di petani dan pengoptimalan PAD.
Fraksi Partai Nasdem melalui juru bicaranya Sri Sutandi menilai perlu dibangun kemitraan agar bersinergi antara Pemprov Sumsel dan DPRD Sumsel untuk menjunjung tinggi kebersamaan.
Keberhasilan Pemprov adalah juga keberhasilan DPRD dalam hal legislasi, pengawasan begitu sebaliknya kegagalan Pemprov Sumsel juga merupakan kegagalan DPRD.
“Raperda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumsel dapat menerimanya,” katanya.
Sedangkan Jubir Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumsel, Abu Sari mengatakan, belanja untuk pemenuhan kepentingan masyarakat harus jadi prioritas daripada birokratis, dan untuk memprioritaskan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat harus diprioritaskan.
“Optimalisasi APBD digunakan secara efektif dan efisien untuk Sumsel Maju Untuk Semua. Dan serius dalam bidang pendidikan untuk percepatan laju pembangunan SDM di Sumsel. Dan diprioritaskan pada perekonomian,” katanya.
Hal senada dikemukakan fraksi-fraksi yang lain di DPRD Sumsel menyampaikan agar ada keselarasan program DPRD dan Provinsi Sumsel untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Hal ini perlu dilakukan sebagai sesama penyelenggara sehingga pelaksanaan APBD sesuai target yang telah ditetapkan.
Para perwakilan Fraksi juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selaran kembali berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang keenam kalinya. Hal tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki menskor persidangan hingga Senin (27/7) dengan agenda pengambilan keputusan .