Kebijakan Gubernur Ditentang DPRD OKU, Ini Tanggapan Pengamat Politik dan Tokoh Pemuda OKU

| |

Kop
Bagus

***

Pengamat Politik Sumsel Silakan Duduk Bersama. Tokoh Pemuda Masih Suasana Duka, Jangan Buat Gaduh Dulu

beritasebelas.id, BaturajaBelum genap 7 hari, Bupati OKU wafat, suasana Kabupaten OKU sudah mulai panas dengan berseberangannya antara DPRD OKU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dimulainya drama politik ini, saat Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru menunjuk Edward Candra menjadi Pelaksanan Harian (Plh) Bupati OKU menggantikan Drs H Kuryana Azis yang berhalangan tetap, karena meninggal dunia.

SAVE_20210311_195412
H Herman Deru Gubernur Sumatera Selatan

Kemudian anggota DPRD OKU langsung menggelar press realese yang menyatakan keputusan Gubernur Sumsel menyalahi aturan. Menurut anggota DPRD yang tergabung dalam 8 fraksi, seharusnya Gubernur Sumatera Selatan menunjuk Sekretaris Daerah Achmad Tarmizi untuk menjadi Plh Bupati OKU sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, beberapa jam kemudian, setelah Anggota DPRD OKU menggelar press realese, Gubernur Sumsel juga memberikan keterangan bahwa dirinya menunjuk Plh Bupati OKU saat ini Edwar Candra, karena Sekretaris Daerah OKU menolak ditunjuk menajdi Plh Bupati OKU sebagaimana mestinya undang-undang. Karena saat itu Gubernur harus sesegera mungkin menunjuk Plh Bupati OKU, mengingat kosongnya pimpinan di OKU pasca meninggalnya Bupati OKU, sedangkan Wakil Bupati OKU di non-aktifkan akibat tersandung dugaan kasus korupsi.

Bahkan, beredar surat pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten OKU Dr Drs Ir Achmad Tarmizi tertanggal 8 Maret 2021 yang bertepatan dengan meningalnya Bupati OKU.

Anggota DPRD Menduga Ada Unsur Intimidasi Gubernur Sumsel

Dalam keterangan persnya, legislator Partai Amanat Nasional beserta anggota DPRD lainnya bersikeras meminta Gubernur Sumsel mencabut surat penunjukan Plh Bupati OKU. Karena menurut anggota DPRD OKU tidak sesuai dengan undang-undang, yang seharusnya jika Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap maka Sekretaris Daerah lah yang harus menjadi Plh nya. Lantas bagaimana jika Sekda sendiri meminta kepada Gubernur Sumsel agar tidak kembali menunjuk dirinya menjadi Plh Bupati OKU ?.

WhatsApp-Image-2021-03-11-at-20.34.08
Mirza Gumai Anggota DPRD OKU

Mirza sendiri menegaskan, setiap apa pun yang ada di Negara Indonesia, sudah diselimuti oleh suatu produk undang-undang. Jadi secara aturan dan perintah undang-undang, Sekda siap tidak siap harus menerima penunjukan sebagai Plh Bupati OKU, kecuali Sekda juga berhalangan tetap.

Bahkan Mirza juga membeberkan bahwa sebelumnya pihaknya ada komunikasi dengan Sekda OKU terkait Plh Bupati OKU. Mirza menduga adanya intimidasi dari istana Gubernur yang membuat Sekda OKU menolak penunjukan didinya sebagai Plh Bupati OKU.

Mirza juga mengatakan, bahwa mereka 8 Fraksi akan menyurati, bahkan mendatangi Kementerian Dalam Negeri secara langsung, untuk membawa permasalahan ini.

Sikap Anggota DPRD Tolak Plh Bupati OKU Bukan Mewakili DPRD OKU

IMG-20200425-WA0035
Marjito Bachri Ketua DPRD OKU

Berbeda dengan anggota DPRD OKU yang tergabung dalam 8 Fraksi menolak penunjukan Edwar Candra menjadi Plh Bupati OKU. Marjito malah mengatakan, adanya penolakan 8 Fraksi tentang Plh Bupati OKU bukan salah satu produk DPRD OKU, bahkan tidak mewakili suara DPRD OKU

Pengamat Politik Sumsel : Gubernur dan DPRD OKU Harus Segera Duduk Bersama

Hampir senada dengan apa yang dikatakan Anggota DPRD OKU, pengamat politik Sumsel, Dr Husni Thamrin mengatakan, seyogyanya silang pendapat antara DPRD OKU versus Gubernur soal penugasan Plh Bupati OKU tidak perlu diperpanjang, karena hanya akan menghabiskan energi yang tidak perlu.

“Pendapat DPRD yang mendasarkan pendapatnya pada Pasal 65 UU nomor 23 tahun 2014 saya pikir sudah tepat. Tapi inisiatif Gubernur untuk segera memugaskan Plh Bupati juga harus dihargai sebagai niat baik Gubernur untuk menjaga kontinuitas pemerintahanan terutama pelayanan publik di Bumi Sebimbing Sekundang ini,” kata Dosen FISIP Universitas Sriwijaya ini.

Nah Pertanyaan nya, mengapa Gubernur tidak langsung menugaskan Sekda Kabupaten OKU untuk melakanakan tugas kepala daerah sebagaimana amanat undang-undang ?. Terdapat beberapa kemungkinan, pertama karena kekurang cermatan dan kedua karena adanya surat Sekda untuk tidak ditunjuk sebagai Plh sebagaimana disampaikan Gubernur belakangan.

Kata Doktor ini, untuk hal yang pertama, solusinya sederhana adalah segera mengoreksi penugasan Plh dengan menunjuk Sekda OKU sebagai Plh. Untuk hal yang kedua yakni berkenaan dengan surat Sekda jika masalah Sekda masih berkabung dan merasa tidak mampu melaksanakan tugas sebagapi Plh Bupati maka terdapat implikasi yakni sebaiknya Sekda mengambil cuti sebagai Sekda OKU. Karena penugasan Sekda sebagai Plh Bupati harusnya sudah terantisipasi sejak beliau dilantik, karena merupakan konsekuensi logis yang diatur dalam UU.

WhatsApp-Image-2021-03-11-at-20.32.17
Dr Husni Thamrin (Dosen FISIP Unsri)

“Tidak ada istilah tidak siap. Tentang alasan Sekda masih terbebani mengurus 10 organisasi lain di luar Pemkab saya pikir bukan hanya tidak relevan dan bahkan mengesankan Sekda tidak paham tentang berpemerintahan,” katanya.

Singkatnya, jika memang semua pihak berkomitmen demi kesinambungan jalannya roda Pemerintahan Kabupaten OKU dan demi masyarakat Kabupaten OKU, Gubernur dan DPRD OKU harus segera duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah terbaik untuk  bisa segera keluar dari silang sengketa ini.

Gubernur tidak perlu juga bersikeras untuk “memaksakan” Plh yang telah beliau tunjuk. Dan Sekda OKU hendaknya juga segera menarik kembali suratnya yang kurang tepat tersebut. Sekarang persoalnnya bagaimana masing-masing pihak dapat duduk bersama dan mencari jalan keluar yang disepakati bersama tanpa harus ada pihak yang merasa kehilangan muka.

Tokoh Pemuda Sumsel : Kita Masih Dalam Suasana Duka, Elit Politik Jangan Buat Gaduh

Menyikapi polemik antara DPRD OKU dengan Gubernur Sumsel terkait penunjukan Plh Bupati OKU, tokoh pemuda Sumsel Ahmad Kabul sangat menyayangkan sikap DPRD OKU, dikatakan Kabul, OKU masih dalam suasana duka pasca ditinggal Bupati OKU. Akan lebih baik jika DPRD OKU sedikit menahan diri serta mencari momentum yang pas untuk membahas masalah ini.

“Tolong jaga kesejukan dan kedamaian di OKU. Kita masih dalam suasana duka. Jika memang menyalahi prosedur hukum, ada mekanismenya, silakan jalan. Lebih baik para Anggota DPRD fokus kepada Tufoksi nya di bidang pengawasan. Toh semua ranah pergantian dan pengangkatan Bupati OKU kedepan ranahnya kembali ke DPRD OKU,” kata Kabul.

27992862_10204339638848644_817633017107265079_o
Ahmad Kabul SH (Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Sumsel)

Menurut Kabul, janganlah anggota DPRD OKU membuat suatu konflik yang tidak produktif, karena ini hanya penunjukan Plh juga yang sifatnya hanya sementara. Jadi tidak terlalu penting bagi masyarakat tentang permasalahan siapa yang ditunjuk oleh Gubernur Sumsel untuk Plh OKU.

“Kecuali, Penjabat atau penggati Bupati OKU yang nantinya akan masuk dalam ranah DPRD OKU. Kan Sekda juga sudah mengeluarkan statement baik itu lisan dan tertulis jika dirinya tidak siap untuk ditunjuk sebagai Plh kembali oleh Gubernur dengan berbagai macam alasan. Ini kan sifatnya hanya Plh dan sementara jadi menurut kami tidak terlalu penting. Malah masih banyak hal yang lebih penting untuk OKU ketimbang masalah Plh,” kata Kabul

Lantas bagaimana dengan Wabup OKU Drs Johan Anuar?. Kabul mengatakan, saat ini jelas OKU masih memiliki Wakil Bupati, hanya saja, karena Johan Anuar masih dalam proses persidangan dugaan kasus korupsi, jadi jabatannya di nonaktifkan, tapi bukan berarti diberhentikan.

“Kita masih menunggu incrah dari persidangan Wakil Bupati kita, mau tidak mau, Johan Anuar adalah Wakil Bupati OKU, hanya saja di nonaktifkan oleh Mendagri, karena harus mengikuti proses persidangan dugaan korupsi. Ada dua kesempatan untuk OKU, siapa tahu Johan Anuar tidak terbukti bersalah, maka dipastikan kegaduhan seperti ini tidak akan panjang. Kita doakan saja yang terbaik untuk kabupaten yang kita cintai ini,” pungkasnya.

print
Sebelumnya

Mendikbud Sebut Tiga Dosa Besar di Kalangan Pendidikan, Ini Respon Kampus di Palembang

Target Medali Emas di PON Aceh Sumut 2024

Berikut