beritasebelas.com,Palembang – Kendati menjual sampul raport untuk membayar gaji guru honorer yang tak bisa ditampung menggunakan Dana Operasional Sekolah (BOS), namun Kepala Sekolah SD Negeri 62 Palembang mendapat peringatan keras dari pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang.
Terlebih lagi, yang berkembang ke masyarakat bahwa kebijakan yang diambil tersebut atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H Ahmad Zulinto dan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Palembang H Bahrin.
“Saya dapat laporan, ada pemberitaan online yang mengatakan saya menyetujui oknum kepala sekolah untuk jual sampul raport, karena oknum kepala sekolah pernah satu almamater dengan saya. Padahal, saya yang malah selalu ingatkan kepada semua kepala sekolah, jangan jual sampul raport atau pungutan apapun,” tegas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H Ahmad Zulinto didampingi Kabid SD H Bahrin, Kamis 25 Juni 2020.
Ia mengaku kesal karena namanya di catut sehingga merasa namanya tercoreng, karena dinilai menyetujui pungutan dengan jual beli sampul raport dengan alasan apapun.
Menurutnya, gaji guru honorer sudah ditanggung melalui Dana Operasional Sekolah (BOS) yang saat ini sudah dinaikkan boleh menggunakan sampai 50 persen.
“Karena semua sudah di subsidi APBD, baik sampul raport dan ijazah dan lain sebagainya,” urainya.
Sementara itu Kepala SD Negeri 62 Palembang Marlian mengatakan bahwa ia sama sekali tak mengatakan bahwa kebijakan menjual sampul raport atas arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang H Ahmad Zulinto dan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Panjang H Bahrin.
“Bahwa saya menjual sampul raport untuk bayar gaji guru honorer itu, iya. Karena saya bingung bayar gaji guru honor sampai Rp 25 juta. Ada 14 guru honorer, karena dana BOS tidak cukup, tahun kemarin cuman boleh pakai 15 persen, tahun ini yang boleh sampai 50 persen,” urainya.
Terkait pemberitaan yang beredar dan mencatut nama pimpinan Dinas Pendidikan Palembang ini, Marlian menceritakan bahwa awalnya ada dua rekan jurnalis suami-istri yang datang menawarkan langganan koran salah satu media cetak yang baru terbit.
Saat itu, Marlian menolak, karena beban pengeluaran sekolah sudah banyak dan untuk langganan koran sudah ada, sehingga belum untuk menambah langganan baru.
“Setelah kami jawab untuk tak langganan, mereka bilang, sekolah ini banyak masalah kemudian muncul berita bahwa saya menjual sampul raport dan sudah mendapat restu dari Pak Zulinto dan Pak Bahrin, padahal itu tidak,” pungkasnya.