
****
beritasebelas.id, Palembang – Jelang Perayaan Idul Fitri 1445 H, kebutuhan masyarakat biasanya cenderung meningkat. Hal ini biasanya menjadi ancaman inflasi. Pasalnya, kebutuhan akan berbelanja meningkat sehingga sejumlah sektor akan merangkak naik.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumsel Ricky P Gozali, Jumat, 22 Maret 2024. Menurutnya, bahwa Provinsi Sumsel saat ini cukup berbahagia dengan capaian Inflasi pada Februari 2024 yang tercatat terendah kedua se-Sumatera, sebesar 0,01% (mtm).
Namun demikian, perlu mewaspadai lonjakan inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri. Secara rata-rata, inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri pada saat sebelum pandemi sebesar 0,54% (mtm).
“Apabila dilihat berdasarkan trennya, kelompok inflasi administered price dan volatile food menjadi kelompok yang sering menyumbang inflasi pada bulan puasa dan Idul Fitri, diantaranya Angkutan Udara, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras. Dari 8 komoditas pangan yang kami amati, kami mencermati terdapat 7 komoditas yang perlu diwaspadai terus mengalami kenaikan harga,” ujarnya.
Beras, yang berisiko terus berlanjut naik karena adanya kenaikan permintaan dari provinsi lain, meskipun mengalami kenaikan produksi pada Maret 2024.
Kemudian Minyak Goreng, utamanya minyak curah dan Minyakita, dikarenakan menurunnya realisasi distribusi DMO.
Daging Ayam dan Telur Ayam, dikarenakan masih tingginya harga pakan dan adanya beberapa daerah yang perlu dilakukan percepatan penyaluran SPHP.
Aneka Cabai dan Bawang Merah, dikarenakan penurunan pasokan, seiring dengan cuaca ekstrim dan tingginya permintaan.
Kenaikan harga diperkirakan berlanjut seiring dengan mundurnya awal musim kemarau sesuai prediksi BMKG.
Bank Indonesia bersama dengan TPID se-Sumsel terus dengan konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu Ketersediaan pasokan dengan melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan quick action apabila diperlukan.
Keterjangkauan harga dengan mengadakan Pasar Murah yang berfokus pada 7 komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan. Mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices.
Kemudian Berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas HET.
Dan Memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat, laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur.
“Beberapa hal yang dapat direkomendasikan dalam mendorong digitalisasi daerah adalah Pertama, memaksimalkan partisipasi pemerintah daerah dalam pengisian Championship TP2DD tahun 2024; Kedua, terus bersinergi dalam mendorong digitalisasi daerah dan program inovasi daerah, serta implementasi KKPD; dan Ketiga, tentunya tetap berkoordinasi dengan perbankan untuk mendorong tersedianya layanan digital dan literasi masyarakat,” pungkasnya.