KPU Muaraenim Kalah Di PT TUN Medan

| |

70IMG_20150727_104143
Pasangan Calon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, jalur independen Pasangan YAMU

Berita Sebelas.com, Palembang

Ketua KPU Sumatera Selatan Aspahani mengaku telah memanggil dan akan  menggelar pertemuan dengan KPU Muaraenim untuk meminta laporan tertulis tentang keputusan PTUN Medan untuk di bahas bersama, Senin (21/9).

“Kita mau lihat dulu apa yang jadi perintah PT TUN itu, karena kalaupun kita benar atau salah tentu ada pertimbangan dari hasil penelitian ataupun di tingkat Pengadilan Tata Usaha itu,” katanya, Minggu (20/9). Sedangkan laporannya sudah di kirim oleh Divisi Hukum KPU Sumatera Selatan terkait menangnya gugatan Eftiyani tersebut. “Tinggal besok kami diskusi lagi,” katanya.

Terkait kekalahan di tingkat PT TUN Medan, Aspahani mengaku belum tahu, langkah apa yang akan diambil, namun akan melihat langkah yang paling tepat. Sebelumnya Jumat (18/9) pukul 15.45  Wib gugatan Pasangan Calon (Paslon) Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Eftiyani – Muktar Jayadi (YaMu) diterima Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Sumatera Utara.

Dengan diterima gugatan Paslon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dari jalur independen ini, maka Pasangan calon YaMu berhak bertarung dengan dua kandidat Pasangan calon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir yang sudah ditetapkan oleh KPUD beberapa waktu lalu, yaitu pasangan  Heri Amalindo – Ferdian Andreas Lacony (HAFAL) dan Pasangan calon dari jalur independent lainnya Sukarman – Al Marizan (SUKA), ketiga kandidat ini nantinya akan meramaikan Pemilihan Kepala Daerah Penukal Abab Lematang Ilir untuk merebut kursi nomor satu dan dua di Bumi Serapat Serasan pada 9 Desember 2015 mendatang.

“Alhamdulillah seluruh gugat kami diterima oleh PT TUN Medan, ‎ada tiga poin dari keputusan hakim, diantaranya mencabut keputusan Komisioner KPUD Muaraenim, nomor 46 terkait penetapan Paslon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Kedua memerintahkan KPUD dan mencatumkan Paslon YaMu sebagai Paslon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir untuk bertarung 9 Desember 2015 mendatang, dan terakhir KPUD membayar perkara di PT TUN Medan sebesar Rp 180 ribu,” kata Eftiyani didampingi kuasa hukumnya Dindin Suudin SH, Jumat (18/9).

Dia menambahkan, gugatan YaMu sudah tiga kali sidang, yang pertama mendengarkan keterangan dari saksi penggugat (YaMu), dan sidang keduanya mendengarkan saksi dari pihak tergugat (KPUD) dan sidang terakhir Jumat (18/9) keputusan dari PT TUN menerima gugatan dari Paslon YaMu.

“Sekitar dua jam sidang hari ini, dan diputuskan oleh hakim sekitar pukul 15.45, sidang itu disaksikan dari penggugat dan tergugat,” katanya, seraya mengatakan pihak KPUD akan melaksanakan keputusan dari PT TUN Medan, paling lama 7 hari setelah keputusan.

Sementara itu, Ketua KPUD Muaraenim, Rohani SH mengatakan pihaknya belum menerima atau membaca amar keputusan PT TUN Medan. Namun, setelah menerima isi dari keputusan itu. Maka pihaknya sebelum melakukan rapat pleno terkait putusan itu terlebih dahulu untuk konsultasi KPU Provinsi Sumatera Selatan.

“Kita belum baca atau menerima amar keputusan itu, sebelum melakukan rapat pleno kami akan konsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Selatan, tarkait putusan PT TUN Medan,” kata Rohani.
Ditambahkan, kuasa hukum KPUD Muaraenim, Riasan menjelaskan tarkait diterima putusan oleh penggugat, maka pihak KPUD akan melakukan rapat pleno dan menentukan sikap dengan diberi waktu 7 hari dari hasil keputusan.

“Pihak KPUD akan lakukan rapat pleno dulu, apakah putusan itu diterima atau mengajukan banding terkait putusan dari PT TUN Medan,” kata  Riasan, seraya mengatakan jika hasil pleno menerima keputusan itu, maka Paslon YaMu mendapatkan nomor urut 3. (dud)

print
Sebelumnya

Kenali Penggunaan Masker Yang Benar

Warga Minta Penambangan Ilegal Di Hentikan

Berikut