—
Arto
beritasebelas.com,Palembang – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengapresiasi tentang semakin tumbuhnya Lembaga Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kesetaraan yang ada di Indonesia.
Namun, dilain pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menyayangkan ribuan PAUD belum masuk dalam NPSP sehingga tak teregister dalam catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Demikian disampaikan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ir Haris Iskandar Ph.D saat menghadiri rapat persiapan Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Aula Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Selasa 26 Februari 2019.
Turut hadir dalam rapat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan Drs H Widodo MPd, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto, dan jajaran Panitia Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019.
“Kita mencatat ada ribuan PAUD yang belum ada NPSP, dan itu lembaga pimpinannya harus mengurusnya,” ujar Haris.
Lebih lanjut dikatakan Haris, bahwa dari ribuan PAUD tersebut ada beberapa diantaranya di Sumatera Selatan. Pihaknya tak secara rinci menyebut PAUD di Sumatera Selatan yang belum memiliki NPSP.
“Dan itu tugas pimpinan dan pemilik PAUD atau PKBM. Silahkan daftar ke Dapodik. Ini penting, dan saya himbau agar segera melakukan registrasi ke Dapodik,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan, permasalahan PAUD juga banyak ditemui belum tersertifikasi, sehingga seharusnya ini menjadi tugas dan PR pimpinan PAUD.
“Makanya, tahun ini kita targetkan 40.000 PAUD harus tersertifikasi. Tahun lalu, target kita 30.000 PAUD dan terealisasi 32.000 PAUD,”tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Haris, bahwa saat ini tercatat ada 255.000 PAUD dan PKBM serta pendidikan setara. Termasuk, diluar itu ada ribuan PAUD yang belum memiliki NPSP.
“Dan didalamnya ada yang belum mengurus sertifikasi,”pungkasnya.