****
beritasebelas.id, Baturaja – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap baru-baru ini diluncurkan oleh Presiden Jokowi mendapat perhatian khusus dari lembaga pengawasan pelayanan publik Ombudsman RI. Tidak hanya PTSL saja, seluruh pelayanan publik di OKU juga masuk dalam radar pengawasan Ombudsman yang datang langsung ke Kabupaten OKU.
Ombudsman RI mencium adanya oknum-oknum akan mengambil keuntungan dari program gratis pemerintah pusat ini. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Adrian Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan, menurut Adrian, berkaca pada program sebelumnya yakni Prona, banyak sekali pengaduan pungutan liar yang dilakukan oknum tertentu.
“Untuk program Prona beberapa tahun sebelum ini, banyak sekali laporan masuk adanya praktik Pungli berkedok proses pengukuran tanah. Jumlahnya bervariatif mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta. Padahal, saat itu pemerintah pusat hanya memperbolehkan menarik uang dari masyarakat Rp 200 ribu saja,” kata Adrian saat dikonfirmasi Rabu (29/9).
Berkaca dari hal tersebutlah, Program PTSL ini menjadi perhatian serius dari Ombudsman. Adrian sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik Pungli berkedok pembuatan PTSL. Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik siap menampung laporan masyarakat terkait proses pelaksanaan PTSL.
“Bukan hanya PTSL saja, kita juga menerima semua laporan yang menyangkut pelayanan publik. Silakan laporkan ke kami jika ada temuan maladministrasi pelayanan publik atau apa pun itu yang menyangkut pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk BUMN, BUMD,” pungkasnya.
Jika masyarakat ingin melaporkan terkait masalah pelayanan publik tinggal telepon atau WhatsApp ke nomor 081281290011 yang akan di respon langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel.