Pemerintah Angkat Bendera Putih, Pelajar NU Soroti Mafia Minyak Goreng

| |

Kop
Arto

beritasebelas.id, Palembang – Praktek mafia minyak goreng yang membuat pemerintah angkat bendera putih dan meminta maaf tak bisa mengontrol Harga Eceran Tertinggi (HET) membuat banyak kekecewaan masyarakat.

Dodi Haro Utama Ketua LAN PW IPNU Sumsel – foto Arto beritasebelas.id

Tak terkecuali, Ketua Lembaga Anti Narkoba (LAN) Pengurus Wilayah (PW) Sumatera selatan Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Dodi Haro Utama angkat bicara soal tak kunjung usainya kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

“Dalam keadaan pandemi seperti ini lagi – lagi masyarakat Indonesia selalu saja tertimpa masalah yang terkadang tidak jelas awal permasalahannya, seperti kelangkaan salah satu kebutuhan pokok yaitu minyak goreng”, kata Dodi, Sabtu 19 Maret 2022.

Dilanjutkannya, Kelangkaan minyak goreng sekarang ini cukup membingungkan masyarakat, karena sebagai salah satu negara penghasil Crude Palm Oil (CPO) Sawit terbesar hal ini sangatlah aneh, karena menurut data yang dihimpun dari pengusaha gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) produksi minyak mentah sawit tahun 2021 hanya menurun 46,88 juta ton atau turun 0,31 persen dari capaian 2020 sebesar 47,03 persen.

“Seperti yang diketahui oleh masyarakat dunia dan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil CPO terbesar di dunia, tetapi ada hal menarik tentang alasan yang diutarakan pemerintah bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan penurunan produksi CPO secara besar – besaran tetapi fakta data yang didapat dari  gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (GAPKI) produksi minyak mentah sawit tahun 2021 hanya menurun 46,88 juta ton atau turun 0,31 persen dari capaian 2020 sebesar 47,03 persen, dan itu hanya sedikit”, ungkap Dodi.

Bahkan dalam kesempatan ini Dodi Hari Utama juga menanggapi isu – isu yang dilempar oleh pemerintah melalui menteri perdagangan  terkait kelangkaan minyak goreng yang sangat tidak masuk akal, seperti menyalahkan pedagang (Distribusitor) yang melakukan penimbunan, pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina.

“Perlu dicermati bersama bahwa isu – isu atau pembelaan diri pemerintah melalui menteri perdagangan terkait kelangkaan ataupun melonjaknya harga minyak goreng disebabkan faktor yang berubah – ubah seperti penimbunan yang dilakukan oknum distributor, hingga pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina sangatlah tidak masuk akal,” tegas DHU.

DHU juga mengatakan dengan polemik tentang kelangkaan minyak goreng saat ini sudah pasti kembali rakyat menjadi korban, dan untuk itu pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan alasan yang cukup membingungkan masyarakat, cukup dengan memberikan rakyat solusi atas masalah ini, apalagi menjelang bulan suci ramadhan yang diprediksi meningkatkan konsumsi minyak goreng masyarakat.

“Seharusnya pemerintah jangan melibatkan masyarakat dengan polemik minyak goreng yang kurang jelas alasannya, tetapi masyarakat diberikan solusi yang meringankan, ditambah lagi menjelang bulan suci ramadhan yang diprediksi meningkatkan konsumsi minyak goreng masyarakat tentu saja sangat membebani masyarakat mulai dari harga dan ketersediaan minyak goreng,” ucap DHU.

Diakhir pembicaraan Dodi juga meminta pemerintah harus berani bertindak tegas jika ditemukan indikasi permainan dari oknum pemerintah yang bermain dengan kelangkaan minyak goreng.

“Diharapkan pemerintah tidak hanya melemparkan polemik ada permainan atas kelangkaan minyak goreng, tetapi juga berani menindak tegas jika ditemukan permainan itu sendiri ternyata dilakukan oknum pemerintah terkait kelangkaan minyak goreng, rakyat menunggu,” pungkasnya.

print
Sebelumnya

Masyarakat Keluhkan Pelayanan Kesehatan

Plh Bupati OKU Tinjau Jalan Cor Batu Kuning Yang Rusak Parah

Berikut