—
Bagus
beritasebelas.com, Baturaja – Terkait dengan temuan 6.000 ton beras busuk yang tersebar di beberapa gudang milik Bulog OKU beberapa waktu lalu. Kepala Bulog Sub Divre Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Deni Laksana Putra didampingi Kasi Humas Dimas saat memenuhi panggilan anggota DPRD OKU mengungkapkan, jika menumpuknya beras tahun 2015 di dalam gudang tersebut karena perubahan kebijakan pemerintah pusat
Menurutnya pada tahun tersebut peredaran beras tidak seimbang, di mana tahun tersebut penyerapan gabah banyak namun batasan atau pagu dikurangi.
“Kita hanya eksekutor saja, tahun 2015 kita menyerap 18 juta ton, namun dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat lajur beras di OKU Raya tidak seimbang,” kata Deni Jumat 8 Februari 2019.
Deni juga tidak memungkiri jika management Bulog juga kurang maksimal dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Bulog.
“Kedepan saya akan merubah itu semua, terima kasih,” katanya.
Saat ditanya oleh Ketua BPPD Yopi Syahrudin yang juga anggota Komisi I DPRD OKU terkait standar pembelian dan pengadaan Raskin di Bulog OKU?. Deni menjelaskan jika beras medium atau yang sering disebut Raskin ketahanannya hanya 4 bulan saja, setelah itu beras akan turun mutu.
“Sesuai dengan SOP layak tidaknya beras untuk Raskin harus memenuhi 4 unsur, pertama kadar airnya hanya 14%, kedua broken atau hancur 20%, menir 2%. Beras tersebut akan diperiksa oleh tim Pemeriksa Kualitas 10% dulu, kalau tim merekomendasi beras tersebut layak dibeli,” kata Deni
Tidak hanya beras, Deni juga menjelaskan temuan 250 ton gula pasir yang sudah kadaluarsa digudang. Kata Deni gudang milik Bulog tidak standar untuk menyimpan gula, namun pemerintah pusat tetap mengirimkan gula tersebut untuk di komersilkan.
“2017 lalu kita dikirim gula dari PTPN X sebanyak 250 ton untuk dijual, karena saat itu harga gula di pasaran lebih murah dari gula milik Bulog. Alhasil gula tersebut tidak laku dan menumpuk di sini. Namun sudah kita ajukan untuk ditarik lagi oleh pemerintah pusat,” pungkasnya
Sementara itu Yopi Syahrudin anggota komisi I DPRD OKU menyimpulkan jika kinerja Bulog tidak menggunakan sistem quality control, terbukti dengan banyaknya beras yang tertimbun membusuk digudang milik Bulog.
“Menurut kami tetap saja, Bulog zolim kepada masyarakat, sistem pembelian dan pengadaan tidak lagi menggunakan sistem quality control, jangan-jangan memang ada beras yang tidak bermutu atau tidak sesuai standar masih dibeli,” kata Yopi.
Yopi juga mengatakan jika ulah Bulog sendiri membuat BUMN tersebut merugi.
“Hitung saja 6.000 ton di kali Rp 7.300 sesuai harga beli Bulog, maka akan keluar nominal sebesar 48 milyar lebih, itu uang yang sangat banyak di mana saat ini masih ada warga yang memang belum mampu yang harus dibantu walau hanya dengan beras,”pungkasnya.
Pantauan dilapangan, rapat dengar pendapat dengan Bulog OKU dihadiri oleh Yopi Syahrudin, Ir H Saifudin anggota komisi III, Media Idris anggota komisi I, dan Ir H Marjito.