—
Yudiansyah
Terang saja, baru sampai dilokasi penggalian tersebut Najib sangat marah dan meminta aktivitas penggalian tersebut segera dihentikan, karena mengetahui penggalian tersebut tidak berizin.
“Saya minta ini dihentikan sekarang. Sebab ini tidak berizin,” tegasnya, Sabtu 21 April 2018.
Dikatakan Najib, pihaknya tengah bergerilya untuk membangun dan mempercantik Kota Palembang. Namun dengan adanya galian yang tak berizin serta merusak jalan utama di Kota Palembang tersebut sangat berdampak buruk bagi kerapian dan pengguna jalan di seputaran penggalian tersebut.
“Kita ini mau menyambut Asian Games, kita mau mempercantik kota. Ini malah dibuat begini. Diperbaiki juga belum tentu kembali seperti semula. Ini menambah beban kita (pemerintah),” katanya.
Senada, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) A Bastari menambahkan, pihaknya sudah mengundang pihak terkait duduk satu meja ke Kantor Dinas PUPR pada bulan Februari yang lalu untuk menjelaskan SOP galian utilitas berdasarkan Keputusan Menteri PU bersama pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN V), Dinas PU BM Provinsi Sumatera Selatan yang hadir semua instansi yang memiliki galian utilitas PLN, Gas, Telkom/Kabel optik dan PDAM.
“Sebagian besar sudah berjalan dan tidak ada kendala. Namun galian yang di Sudirman memang belum berizin dan belum ada koordinasi lebih lanjut kepada kita,” paparnya.
Sedangkan Staf Asisten Pelaksanaan dan Monitoring BBPJN Sumatera Selatan Yusuf menguraikan, dalam pengerjaan galian pipa dan jaringan minimal galian dari top kabel itu 1,5 meter kedalamannya, sedangkan pengerjaan galian di Sudirman ini tidak sampai.
“Ini sangat menggangu bila ada pelebaran jalan dan tekanan dari bobot kendaraan,” jelasnya.
Mereka, lanjut dia, memang sudah berkoordinasi dengan pihaknya namun izinnya belum lengkap, salah satunya jaminan pelaksanaan pekerjaan.
“Seharusnya belum bisa menggali, harusnya yang punya kerjaan yang mengurus izinnya. PLN tidak mau mengeluarkan jaminan pelaksanaan pekerjaan. Sejauh ini pengerjaan mereka masih belum maksimal tidak sesuai dengan spec kami, harusnya menggunakan alat bukan secara alami menunggu hujan dan tanah turun,” katanya lagi.
Terpisah, K3 PT Kontra Utama Hari Darmawan menjelaskan, jaringan ini pihaknya gali untuk percepatan pengerjaannya dan akan dikroscek lagi masalah perizinannya.
“Saat ini sedang dalam proses (izinnya). Benar memang harus ada izin sebelum pengerjaan dan kami komitmen untuk memperbaikinya,” akunya.
Menurutnya, nantinya pihaknya akan berkoordinasi untuk memperbaikinya seperti sediakala dengan pihak terkait. Pengerjaannya sendiri diakuinya, sistemnya estafet dengan total sepanjang 2,5 kilometer dengan jangka waktu tiga bukan pengerjaan.
“Kami tahu ini sedikit meleset, namun ini juga untuk mendukung kemajuan Kota Palembang. Sehingga listrik tidak akan padam lagi saat ada event besar seperti Asian Games,”singkatnya.