****
beritasebelas.id, Musi Banyuasin – Masa reses anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Musi Banyuasin pada tahap pertama tahun 2023, masalah infrastrukstur masih menjadi tuntutan warga masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Permasalahan ini dikeluhkan oleh warga, karena lambatnya realisasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.
Reses tahap pertama ini sendiri berlangsung dari tanggal 6 hingga 13 Maret 2023, dengan dikordinatori oleh Ahmad Toha dari PKS, dengan anggota lainya yakni Susy Imelda Frederika dari PDI Perjuangan, Hj Kartika Sandra Desi dari Gerindra, Abu Sari dari Partai Amanat Nasional, dan Tamrin dari Golkar.
Kordinator reses Ahmad Toha, saat dihubungi setelah kegiatan reses tahap pertama mengatakan kegiatan reses tahap pertama ini sama seperti kegiatan reses sebelumnya, permasalahan infrastuktur masih menjadi usulan yang disampaikan oleh warga. Seperti saat reses di Desa Babat Subat Kecamatan Babat Supat, Kelurahan Soak Kecamatan Sekayu, dan Desa Suka Damai Kecamatan Bayung Lincir, serta beberapa SMA dan SMK.
Dibidang pendidikan dikatakan oleh politisi PKS ini masih banyak aspirasi warga yang minta dibuatkan jalan akses penghubung ke sekolah dan akses antar kelas karena pada saat kondisi hujan air mengenangi halaman sekolah. Selain itu warga minta di buatkan pagar sekolah, karena hampir sebagian sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Muba tidak memiliki pagar sekolah. Khususnya di Kecamatan Keluang.
Dikatakan Ahmad Toha sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi aspirasi yang disampaikan saat dialog dengan warga, seperti adanya permintaan pembangunan penambahan ruang kelas, dan pembuatan laboratorium komputer.
Sementara itu untuk menghadapi bulan suci Ramadan warga minta agar kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) jangan ada kenaikan, karena akan memberatkan beban ekonomi masyarakat. Mengemuka saat dialog agar menjelang bulan Ramadan diadakan pasar murah untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).
Selain itu pada reses tahap pertama ini, anggota DPRD Sumsel Dapil IX didesak oleh warga masyarakat agar dapat memperjuangkan masalah illegal drilling, masyarakat minta agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bijak jangan sampai berpolemik, karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan dan hajat hidup bagi masyarakat.
Masyarakat yang mengusahakan illegal drilling minta agar pemerintah membuat tata kelola yang jelas mengenai illegal drilling ini, agar masyarakat bisa mengusahakan kegiatan ini dengan jelas dan tidak merasa takut lagi. Warga minta agar pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dapat turun menyelesaikan permasalahan illegal drilling ini.
Ahmad Toha mengatakan semua aspirasi, masukan dan usul warga saat reses tahap pertama ini akan diperjuangkan dan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dalam rapat paripurna tentang kegiatan reses, karena menurut Ahmad Toha yang memiliki hak eksekutor pembangunan di Sumsel adalah pihak eksekutif dalam hal ini Gubernur Sumsel.