—
Ramlan Holdan Ketua DPW PKB Sumatera Selatan
beritasebelas.com,Palembang – Ketua DPW PKB Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan menilai serius atau tidak pemerintah daerah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Sumsel dinilihat dari besar atau tidak anggaran untuk menanggulangi penyebaran covid-19 ini.
Hal ini terkait soal anggaran penanganan wabah virus Corona Covid-19 Rp120 miliar Sumsel yang dianggap masih kecil.
“Serius atau tidak pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 ini dari intervensi anggaran tidak ada yang lain,” katanya, Sabtu (9/5).
Apalagi menurutnya soal anggaran Covid-19 dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat tetap ada pemantauan walaupun tanpa persetujuan DPRD bisa dilakukan karena sifatnya darurat.
“ Kenapa kita tidak gunakan kekuasaan kita untuk menyelamatkan nyawa orang banyak ini,” katanya.
Selain dia melihat dalam penanganan kasus Covid-19 di Sumsel yang harus segera diatasi soal penanggulangan, penanganan dan dampak ekonominya yang anggarannya harus segera dianggarkan.
“Kalau penanganan, kita yang sudah terpapar ini harus ditangani serius dari tim medis, karena sekarang bukan dokter-dokter rumah sakit yang disasar tapi Puskesmas, sementara Puskesmas kita tidak siap, kalau Puskesmas kita tidak siap, termasuk juga infastruktur yang disiapkan termasuk tim medis juga harus disediakan tempat mereka istirahat,” katanya.
Apalagi penerapan social distancing yang dianjurkan pemerintah menurutnya juga anjuran agama juga yang mesti di patuhi semua masyarakat.
Selain itu untuk penerapan PSBB sisi ekonomi masyarakat yang berdampak Covid-19 menurutnya juga harus diantisipasi oleh pemerintah.
“Sisi penerbangan juga berkaitan jalur ekonomi, pertumbuhan kita makin menurun ini, kalau dari sisi transport minim, perekonomian kita bisa minus ini,” katanya.
Dia juga melihat setiap negara di dunia memiliki model masing-masing dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini .
“Kalau kita anjlok nian kiamat kita , kalau kita secara psihis tidak siap bukan tidak mungkin kita kerusuhan dan terjadi penjarahan, “ katanya.
Soal dibukanya jalur penerbangan menurut mantan Anggota DPRD Sumsel ini setiap orang yang akan terbang harus dilakukan rapid test atau swab test dan jangan menerapkan pemeriksaan standar selama ini.
Terkait sejumlah daerah di Sumsel yaitu Palembang dan Prabumulih yang sudah mengajukan usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menurutnya juga harus menerapkan rapid test atau swab test kepada masyarakatnya.
“Rapid test atau swab test itu harus segera dilakukan,” katanya.
Dia berharap Pemerintah Provinsi dan kabupaten kota untuk menganggarkan dana untuk membeli alat test rapid test atau swab test.