—
beritasebelas.com,Palembang – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sudah mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel agar di tahun 2020 -2021 datang semua anggaran terserap habis, sehingga program-program yang dibuat Gubernur Sumsel dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat Sumsel.
Seperti diketahui realisasi APBD Provinsi Sumsel 2019 tak mencapai target yang telah ditetapkan. Seperti di tahun 2019 dari target sebesar Rp10,533 trilun hanya terealisasi sebesar Rp 9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen.
Hal ini salah satunya disebabkan tidak tercapainya target pendapatan transfer bagi hasil bukan pajak yang cuma terealisasi sebesar Rp931,599 milyar atau 68,82 persen dari target sebesar Rp1,353 trilyun.
Untuk konstruksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2019 menunjukkan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp349,152 milyar.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp9,618 trilyun atau sebesar 91,31 persen dari target sebesar Rp10,533 trilyun. Terdiri dari belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp6,523 trilyun atau 93,58 trilyun dari anggaran sebesar Rp6,970 trilyun.
Serta belanja langsung terealisasi sebesar Rp3,094 trilyun atau 86,85 persen, dari rencana sebesar Rp3,563 trilyun.
“Kita sudah sampaikan itu bukan cuma melalui Fraksi Partai Demokrat tapi hampir seluruh fraksi menyoroti tingginya Silpa Sumsel 2019, mudah-mudahan, di tahun yang akan datang, Silpa ini tidak terjadi lagi sedemikian besar, kita berharap kedepan semua program terserap habis dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumsel,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, Selasa (21/7).
Silpa itu menurutnya terjadi hampir diseluruh OPD dalam lingkup Pemprov Sumsel. Apalagi menurut politisi Partai Demokrat ini, sesuai apa yang disampaikan Gubernur Sumsel besarnya silpa tahun 2020 karena adanya program-program belum terlaksanakan dengan baik misalnya 100 persen yang harus dikerjakan itu baru 50 persen, sehingga masih banyak sisa lebih anggaran.
“Kedepan kita berharap, OPD adalah lini depan dari pemerintahan daerah, itu betul-betul memperhatikan programnya, kita sudah menyampaikan ditiap rapat kepada OPD-OPD terkait misalnya saya dengan Komisi V , kita sudah sampaikan kalau OPD-OPD ini jangan membuat program yang itu-itu saja tapi butuh inovasi yang baru, sehingga program bisa terlaksana dengan baik dan semuanya di rasakan oleh masyarakat,” katanya.
Menurutnya, semua program harus ada perencanaan yang baik, pihaknya berharap ini bisa menjadi perhatian daerah terutama Pemprov Sumsel.
“Kita harus akui , masih ada OPD yang serapannya masih sedikit, mudah-mudahan, mudah-mudahan masukan, saran dari fraksi di DPRD Sumsel bisa memperbaiki OPD yang ada di Sumsel,” katanya.
Selain itu di tahun 2020 ini Sumsel terkena pandemi covid-19 semua itu merubah semua program pemerintah daerah dana banyak program dari Gubernur Sumsel harus di realokasi untuk kegiatan berkaitan covid-19.
“Menurut kami pembangunan bersifat infrastruktur atau belanja yang memang berkaitan dengan barang dan jasa, kita stop dan alihkan ke covid-19, seperti belanja kesehatan, kegiatan sosial dan lainnya, itu kita harapkan serapannya harus cepat, Dinas kesehatan bisa merealisasikan anggaran tenaga kerja kesehatannya agar jangan terlambat, ini kita soroti kedepan lalu Ke dinas kesehatan dan BPBD berkaitan dengan covid-19,” katanya.
Selain itu mengenai perjalanan Dinas yang harus melampirkan surat keterangan hasil rapid test yang memang membutuhkan biaya, menurutnya pemerintah daerah bisa memberikan keringanan.
“Kedepan kini harus dicarikan solusi agar biaya rapid test tidak mahal dan bisa terjangkau di kalangan masyarakat terutama di Rumah Sakit milik Pemprov Sumsel , dan kami menghimbau kepada masyarakat jangan banyak berjalan dulu kalau memang tidak penting, “ katanya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli menilai tinggi silpa Sumsel tahun 2020 disebabkan dua kemungkinan OPD tidak bisa berkerja sehingga anggaran tidak terserap, atau anggaran itu ada sehingga menjadi silpa.
“Kalau di Dinkes kemarin kita masih kondisi normal, kami banyak menyoroti yang abnormal ini di recofusing ini, aku menegaskan kepada OPD harus mengacu kepada RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023, misalnya kesehatan ada 11 permasalahan bidang kesehatan, itu bagaimana anggaran mereka selama 2019, target-targetnya tercapai tidak? Untuk menuntaskan permasalahan disitu,” kata politisi PKS ini.
Untuk tahun 2020 ini pihaknya akan memperhatikan anggaran recofusing ini .