—
beritasebelas.com,Palembang – Menjelang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jayo Wikramo RM Fauwaz Diraja SH Mkn berharap bantuan sosial untuk masyarakat yang berdampak covid-19 bisa tepat sasaran dan bagi aparat yang menyelewengkan bantuan sosial ini harus diberikan tindakan tegas.
“Sebaiknya harus seperti itu agar masyarakat yakin, bahwa dana atau bantuan yang diberikan Pemkot amanah. Harus hukum tegas juga siapa pun aparat yang mempermainkan bantuan sosial gara-gara Covid ini mungkin lima kali lipat atau 10 kali lipat, karena ini masalah nyawa yang ternyata bantuannya tidak sampai membuat orang bisa meninggal, ini harus benar-benar amanahlah, selain diberikan sanksi tegas bila masyarakat melanggar juga aparatnya juga diberikan sanksi yang tegas apabila menyeleweanngkan bantuan-bantuan tersebut agar amanah,” katanya, Rabu (22/4)
Selain itu dia berharap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang agar segera dilaksanakan untuk memberikan kepastian ekonomi dan stimulusnya kedepan di Palembang.
“Karena kalau seperti ini terus, tanggung, lebih baik kita PSBB, selesai PSBB mungkin dirasakan aman dan juga terlacak dan terdeteksi siapa saja yang memiliki riwayat bisa kita atur, jadi mungkin selanjutnya yang tidak punya Covid-19 bisa bebas,” katanya.
Mengenai pengetatan wilayah perbatasan Palembang menurutnya itu tehnis nantinya, namun yang harus diperhatikan sekarang untuk jangka panjang adalah bagaimana kebutuhan hidup primer masyarakat di Palembang harus diperhatikan .
“Sebelum melakukan itu, pembagian terhadap 9 bantuan-bantuan sosial tinggal penerapannya bagaimana?. Siapa yang dapat, siapa yang enggak, supaya berkeadilan dan bisa membuat masyarakat meninggal gara-gara tidak makan, yang penting masyarakat bisa makan dululah selama masa dua minggu bahkan satu bulan kedepan, kita enggak sampai kapan PSBB,’ katanya.
Untuk itu menurutnya perlu di data siapa masyarakat berdampak covid-19 di Palembang sehingga bantuan bisa tepat sasaran dengan melibatkan aparat di bawah.
Mengenai bantuan yang dibagikan secara seporadis dia menyarankan agar pemerintah daerah membuat pengumuman di mana lokasi pengambilan makan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
“Karena masyarakat banyak tidak tahu, karena saya lihat Pemkot sendiri menyediakan tempat untuk sembako, kemarin ada ngasih satu ton, ada beberapa ton itu penyaluran melalui Pemkot, itu harus lebih disebar luaskan oleh Pemkot, karena kalau tidak seperti itu, promosinya harus lebih gencar dan lebih mengetahui masyarakat,” katanya.
Dia juga mengusulkan baik kelurahan, RT dan RW bisa melakukan pendataan jumlah warga berdampak Covid-19 sehingga bantuan sosial bisa tepat sasaran .
“Di sini ada 100 orang, dibungkusin bantuannya untuk masyarakat itu, masyarakat bisa makan dulu, kita bisa drop per RW itu ada berapa KK yang membutuhkan, jadi tinggal berjalan dan di drop, oke satu RW ini tidak tercover 20 orang, cover 20 orang, kasih nasi bungkus pagi, siang dan sore, kalau enggak pagi disiapkan makanan sampai sore, kalau enggak nasi bungkus dengan mie, yang penting masyarakat bisa hidup dulu lah,” katanya.
Dia berharap distribusi bantuan ini agar bisa di perhatikan dan bisa tepat sasaran dengan memanfaatkan sistim yang ada di pemerintahan daerah.