****
beritasebelas.id, Palembang – Mulai dari KPK hingga delepan narasumber top nasional bakal hadir pada Focus Group Discussion (FGD) Resolusi Tambang yang digelar oleh Aktivis Peduli Sumsel (APD) Sumsel pada Rabu 21 Desember 2022 mendatang di Hotel Aryaduta Palembang.
Mulai dari KPK, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, DPR RI Komisi VII, Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel Pangdam II Sriwijaya hingga para praktisi hukum.
Ketua Aktivis Peduli Sumsel Firdaus Hasbullah, SH melalui Sekretaris Yan Coga didampingi Bendahara Ruben Al Katiri mengatakan FGD ini akan berdampak penting di Sumatera Selatan. Pasalnya, berbagai isu penting dan krusial akan menjadi fokus utama.
Mulai dari adanya kesempatan kerja atau usaha bagi penduduk sekitar, menambah income pendapatan bagi penghasilan ekonomi, membantu proses pembangunan fisik seperti penggunaan material batu dan pasir (sirtu) dan adanya pemasukan retibusi atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, selain dampak positif, penambangan ilegal di Sumsel juga memiliki dampak negatif. Bahkan jauh lebih besar dibanding dengan dampak positifnya.
Mulai dari timbulnya keresahan dan persepsi masyarakat terhadap aktivitas petambangan galian C, Ilegal Driling dan lain, maraknya angkutan pertambangan yang menjadi penyebab cepat rusaknya jalan, akan terjadinya erosi dan bencana longsor mengancam keselamatan jiwa dan meemperbesar potensi bencana banjir akibat berkurangnya area tangkapan atau resapan.
Tak hanya itu, dampak negatif lainnya adalah berkurangnya populasi tanaman yang menyebabkan pemanasan global, menurunkan dan mengurangi jumlah air bersih atau kandungan air tanah karena rusaknya lapisan aquifer, berkurangnya keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna, terjadi kerusakan infrastruktur akibat adanya alat-alat berat, penurunan kualitas udara atau pencemaran udara akibat timbulnya debu.
“Dan .munculnya kebisingan suara akibat operasional alat berat, mengurangi estetika dan keindahan alam serta terjadinya kebakaran minyak di sumur bor, di jalan raya, bahkan di pemukiman warga. Ini sebagian dari dampak- dampak negatif yang di khawatirkan jika, berlangsung dalam jangka panjang tanpa campur tampur tangan dan petunjuk teknis dari pemerintah terkait yang mempunya kompetensi pada bidangnya,” tegas Yan Coga.
Melalui acara FGD Resolusi Tambang Ilegal ini, tercapai apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah, sehingga kebocoran PAD selama ini tidak terjadi lagi.
“Tentu ini akan menjadi langkah yang baik untuk memajukan Sumsel dibawah Pimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan Mawardi Yahya selaku Wagub,” pungkasnya.