
****
Hadiri Pembukaan Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu 2024, ok
beritasebelas.id, Palembang – Wakil Walikota (Wawako) Palembang, Fitrianti Agustinda menghadiri kegiatan pembukaan siaga pengawasan satu tahun menuju pemilu 2024 bersama bawaslu kota Palembang.

Fitri menyampaikan, dengan kegiatan ini dapat menghasilkan pengawasan Pemilu yang bersih dan jujur.
“Kami percaya bawaslu akan melaksankan tugasnya dengan baik, mengawasi pemilu tahun 2024 karena dari sekian banyak mereka adalah figur-figur yang dipilih dan dipercaya agar pemilu betul-betul bisa bersih dan bisa menyuarakan atau menghasilkan pemimpin yang baik sesuai hati nurani masyarakat serta dapat menjaga netralitas,” ujarnya saat diwawancarai di pelataran tugu belido BKB, Selasa 14 Februari 2023.
Fitri menuturkan, agar Aparatur Sipil Negara atau ASN baik itu TNI POLRI juga bisa bekerjasama untuk pengamanan pemilu dan melindungi masyarakat.
“Saya juga berharap kepada ASN, TNI Polri untuk betul-betul tidak terlibat dalam politik praktis ya, bisa mengayomi masyarakat, melindungi hak dan yang paling penting menjaga kesatuan dan persatuan kota palembang,” tuturnya.
Lanjut Fitri, jangan sampai dalam pemilu 2024 mendatang di Palembang ada warga yang bentrok terkait masalah pemilu.
“Tidak ada cerita bahwa pemilu menyebabkan bentrok di antara warga dan terpecah kesatuan dan persatuan karena sudah ada sejarahnya palembang tidak pernah adanya perpecahan, maka dari itu apapun pilihannya mari kita jaga persatuan dan kesatuan kota palembang yg kita cintai,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Palembang, M Taufik mengatakan jika tim Bawaslu telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama generasi muda terkait masalah hak pilih sekaligus mengawasi.
“Bawaslu sudah melakukan sosialisasi agar mereka sebagai generasi muda ikut menggunakan hak pilihnya dan juga sekaligus melakukan pengawasan terhadap generasi muda ini karena kalau saat melihat media sosial tidak mudah termakan hoaks isu-isu terkait kepemiluan,” katanya.
Taufik menjelaskan, jika potensi terjadinya pelanggaran seperti money politik, isu hoaks, kampanye diluar jadwal, politik identitas dan hilangnya hak pilih masyarakat, netralitas ASN dan polri rawan terjadi.
“Pencegahan yang di lakukan Bawaslu yang pasti melakukan sosialisasi, pemahaman kepada masyarakat apa saja hal yang boleh dilakukan dan tidak guna meminimalisir terjadinya pelanggaran dan masyarakat paham bagaimana peraturannya,” tandasnya.