—
Dudi
beritasebelas.com,Palembang – Tidak akuratnya pendataan penduduk miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial seluruh Sumatera Selatan (Sumsel), membuat sekitar 258 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) seluruh Sumsel yang dianggarkan melalui APBN tahun 2019 menjadi sia-sia dan terpaksa dikembalikan ke pusat.
Anggota Komisi V DPRD Sumsel H Rizal Kenedy menilai tidak akuratnya data tersebut tentu dari pendataannya yang tidak akurat.
“Bisa saja karena hubungan family sehingga pendataannya tidak objektif dan lain-lain,” kata politisi PPP ini.
Menurut Rizal Kenedy, KIS yang didroping dari pusat melalui PBI APBN tahun 2019 berjumlah 2,6 juta KIS. Jika dibandingan dengan jumlah penduduk miskin di Sumsel sudah dua kali lipat dari jumlah penduduk miskin.
“Artinya kalau pendataan masyarakat miskin itu valid dan akurat seharusnya tidak ada lagi masyarakat miskin di Sumatera Selatan yang tidak mendapatkan BPJS gratis melalui PBI. Akan tetapi kenyataannya masih banyak masyarakt yang tidak mampu belum terakomodir oleh PBI sehingga mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Karena kurang akuratnya pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial kabupaten dan kota se Sumsel menyebabkan ada warga seharusnya mendapatkan KIS tersebut, ternyata tidak dapat begitupun sebaliknya seharusnya tidak layak mendapatkan KIS tersebut malah menerima.
Kedepan menurutnya yang melakukan pendataan agar benar-benar turun ke lapangan dan update, supaya masyarakat yang mendapatkan kartu KIS melalui PBI pusat maupun daerah memang tepat sasaran.
“Sayang sekali sekitar 258 ribu KIS dikembalikan ke pusat dikarenakan tidak ada orangnya. Itu bisa 1-2 kabupaten/kota yang bisa dibackup,” katanya.